nusakini.com--“Kontribusi dan komitmen Indonesia terhadap pasukan pemeliharaan perdamaian PBB adalah amanat konstitusi dan memiliki kredensial, track record serta sejarah panjang. Indonesia telah mengirim lebih dari 40 ribu personil dalam 28 misi perdamaian PBB sejak tahun 1957 dan tahun lalu Indonesia mencapai tonggak sejarah yang penting: 60 tahun partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian." 

Demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir sebagai pembicara utama pada konferensi Peacekeeping Reform: Making United Nations Peace Operations More Fit for Purpose di Stockholm pada Jum'​at (13/4).

Tahun ini Indonesia berencana mengirimkan satu kontingen TNI dalam misi perdamaian MONUSCO di Kongo dan satgas formed police unit Polri dalam misi perdamaian UNMISS di Sudan Selatan, lanjut Wamenlu Fachir. 

Wamenlu menekankan tiga aspek penting yaitu mendorong peran perempuan sebagai pasukan perdamaian PBB, memprioritaskan keselamatan pasukan perdamaian serta melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik serta inovasi pemanfaat dan optimalisasi anggaran pasukan perdamaian PBB. 

Paparan Wamenlu RI disambut hangat oleh peserta konferensi yang hadir, termasuk pejabat pemerintah Swedia, kalangan diplomatik,organisasi internasional, NGO dan komunitas akademisi Swedia.

Pemerintah Swedia dan SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi Indonesia dalam misi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. 

Pada kesempatan terpisah, Wamenlu Fachir bertemu State Secretary for Foreign Affairs Swedia, Annika Söder, untuk membahas hubungan bilateral Indonesia dan Swedia yang semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di bidang investasi, renewable energy dan pariwisata. Pertemuan juga dimanfaatkan untuk mengangkat isu keamanan global yang menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB saat ini. 

State Secretary Annika Soder menegaskan dukungan Swedia bagi kontribusi dan peran RI di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019 – 2020. 

Keduanya membahas situasi global terkini di DK PBB serta pengalaman Swedia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB. Annika Söder menekankan pentingnya isu gender equality di misi perdamaian PBB. 

State Secretary Annika Soder dan Wamenlu Fachir sepakati perlu peningkatan kerja sama bilateral kedua negara serta kerja sama terkait isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama. 

Pada kesempatan tersebut, Swedia menyampaikan apresiasi bagi posisi Indonesia terkait isu Palestina serta juga menyampaikan apresiasi bagi kontribusi Indonesia terhadap penanganan krisis kemanusiaan di Rakhine State. Terkait kelapa sawit, Swedia memahami pentingnya kelapa sawit bagi Indonesia dan akan menyuarakan hal yang sama di Uni Eropa. (p/ab)